Ardat: Tuduhan Kampanye di Video TikTok Qomaru Zaman Harus Diukur Berdasarkan Prinsip Hukum yang Tegas

Menanggapi narasi yang beredar bahwa Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman, telah melakukan kampanye terselubung melalui unggahan video di TikTok, pemerhati peraturan dan perundangan Pilkada sekaligus Pengacara APK Lawyer Office, Ardat Putra Kesuma memberikan tanggapan hukum terkait permasalahan itu.

Menurut Ardat, dugaan pelanggaran yang dilontarkan terhadap Qomaru memerlukan verifikasi hukum yang tegas dan tidak bisa hanya bersandar pada spekulasi publik atau persepsi yang muncul dari media sosial.

Baca juga: Alex Wibisono: 193 Simpul Relawan Anies Telah Bergerak

"Dalam situasi Pilkada, kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan berdasarkan konten media sosial, seperti video TikTok. Tidak semua yang terlihat dalam video dapat diartikan sebagai kampanye, apalagi tanpa adanya unsur ajakan politik yang eksplisit dan terjadi luar masa penetapan calon dan masa kampanye oleh KPU" ujar Ardat.

"Peraturan Komisi Pemilihan Umum memiliki kriteria yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan kampanye, dan unsur-unsur tersebut harus dipenuhi agar sebuah tindakan dianggap melanggar."

Baca juga: Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Pringsewu

Ardat menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kampanye didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, atau pihak lain yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu. Pasal 69 dari undang-undang tersebut merinci beberapa kegiatan yang dianggap sebagai kampanye, di antaranya menyampaikan visi, misi, program, atau ajakan untuk memilih calon tertentu.

"Untuk bisa dikategorikan sebagai kampanye, harus ada elemen penting seperti ajakan langsung untuk memilih atau penyampaian visi dan misi secara terbuka. Bagaimana mengajak untuk memilih sementara pencalonan dan nomor urut belum ditetapkan. Jika video TikTok tersebut tidak mengandung unsur ini—hanya menampilkan kegiatan Qomaru sebagai Wakil Wali Kota dalam tugas resmi—maka tuduhan bahwa ia berkampanye tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, " jelas Ardat.

Baca juga: Ribuan Warga Riau Tunggu Kedatangan Anies

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa program bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan oleh pemerintah, dalam konteks ini, bukanlah bagian dari kampanye politik jika dilakukan dalam rangka tugas resmi Qomaru sebagai pejabat publik. "Bansos adalah program pemerintah yang sah dan reguler, terutama dalam situasi krisis atau pemulihan ekonomi di tengah masa deflasi. Tidak ada pelanggaran dalam hal ini, selama penyaluran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi, " tambahnya.

Analisa Forensik dan Manipulasi Video

Baca juga: Suskes MotoGP, WSBK Mandalika dan Raih Piagam Bank Dunia, DPP GMPRI Apresiasi Bupati Lombok Tengah

Dalam konteks pembuktian, Ardat menekankan pentingnya analisis forensik terhadap video yang viral di TikTok. "Konten digital seperti video TikTok sangat rentan terhadap manipulasi atau penyuntingan yang dapat mengubah konteks asli dari peristiwa. Oleh karena itu, penilaian terhadap video ini harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan bukti-bukti tambahan, " ujarnya.

Ardat juga menyoroti bahwa video yang beredar di media sosial sering kali dipotong atau diedit lalu dimanipulasi untuk menciptakan narasi dan membangun persepsi tertentu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dalam kasus Qomaru, video tersebut harus diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar mengandung unsur kampanye atau sekadar aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan secara sah.

Baca juga: Berikut Profil Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi DPC PDIP Metro Lampung

"Jika video tersebut hanya menampilkan Qomaru dalam acara penyaluran bansos tanpa simbol partai bahkan tanpa alat peraga seperti nomor pasangan dan foto resmi yang digunakan dalam kertas suara maka secara hukum, sulit untuk mengkategorikan itu sebagai kampanye. Kita juga harus mempertanyakan sumber video, siapa yang mengunggahnya, dan apakah ada manipulasi yang terjadi sebelum video tersebut viral, " tegasnya.

Dalam hal ini, Ardat juga menekankan pentingnya prosedur pembuktian yang sesuai dengan prinsip due process of law atau asas proses hukum yang adil. "Pihak yang menuduh harus mampu menghadirkan bukti yang sah dan valid, bukan hanya mendasarkan pada konten viral yang belum diverifikasi, " tambahnya.

Video Beredar Sebelum Masa Kampanye

Menurut Ardat, salah satu aspek penting dalam penilaian ini adalah waktu terjadinya peristiwa yang terekam dalam video TikTok. "Jika video tersebut diambil sebelum masa kampanye resmi dimulai, maka tuduhan ini secara hukum tidak valid. Dalam hukum pemilu, waktu kampanye resmi diatur ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan aktivitas sebelum masa kampanye belum diatur sebagai pelanggaran kampanye, kecuali ada penyalahgunaan wewenang, " jelasnya.

Ardat menambahkan bahwa masa sebelum kampanye resmi dimulai adalah masa di mana petahana seperti Qomaru Zaman masih menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini berarti, selama aktivitas tersebut merupakan bagian dari tugas resminya sebagai Wakil Wali Kota, dan tidak ada ajakan untuk memilih dengan jelas dan lugas yang mengarah kepada ajakan mencoblos pada nomor urut paslon yang telah ditetapkan KPU, maka hal itu sah secara hukum.

Baca juga: Tony Rosyid : Siapa Dibalik Partai Prima?

"Selama Qomaru belum memasuki masa cuti kampanye dan ia hanya menjalankan kewajiban sebagai Wakil Wali Kota, termasuk menyalurkan bansos, itu bukan bagian dari kampanye. Dan jika tidak ada penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan politik yang dibuktikan secara terang benderang dengan mencantumkan ajakan terbuka memilih dia dan pasangannya yang telah ditetapkan oleh KPU, maka tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, dan harus dibuktikan juga apakah bansos tersebut hanya diberikan kepada orang yang menyatakan dukungan politik kepada Qomaru? jadi harus holistik pembuktian itu" tegas Ardat.

Selain itu, Ardat juga menyoroti bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kampanye adalah salah satu hal yang dilarang oleh undang-undang, tetapi dalam kasus ini, bukti yang menunjukkan bahwa bansos disalahgunakan untuk kampanye politik harus mendasar dan didefenisikan pengertian kampanye secara hukum 

"Jika bansos disalurkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak ada unsur politisasi, maka tuduhan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye tidak berdasar. Bantuan sosial adalah program publik yang dijalankan secara rutin oleh pemerintah, terutama dalam situasi darurat atau dalam masa melemahnya daya beli masyarakat seperti sekarang ini" jelasnya.

Ardat menegaskan bahwa dalam konteks hukum, Qomaru Zaman berhak atas prinsip praduga tak bersalah. Artinya, ia harus diperlakukan sebagai pihak yang tidak bersalah hingga ada bukti yang kuat dan sahih untuk membuktikan sebaliknya.

"Prinsip hukum yang berlaku adalah praduga tak bersalah. Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari Bawaslu atau KPU yang menyatakan bahwa Qomaru melakukan pelanggaran. Tuduhan berdasarkan video viral di TikTok bukanlah bukti yang cukup untuk menuduh seseorang melakukan pelanggaran hukum, " tegas Ardat.

Baca juga: Tony Rosyid: Mengukur Konsistensi Surya Paloh

Video Bansos Menjadi Ladang Buzzer

Wakil Ketua Bawaslu Kota Metro, Maria Kristiani, saat ditemui awak media mengatakan bahwa video yang viral itu sebagai informasi awal untuk kajian. Maria bahkan menyatakan peraturan KPU secara lugas sulit dikategorikan pada kasus viralnya unggahan tiktok yang menyatakan Qomaru berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 

"video itu merekam kegiatan yang dilakukan pak Qomaru sebelum penetapan calon, penetapan nomor urut, bahkan belum memasuki waktu kampanye, tapi ini akan kami jadikan informasi awal untuk bahan kajian" Jelasnya. 

Pantauan media, video unggahan tiktok pemberian Bansos kini menjadi bahan gorengan akun yang tidak bertanggungjawab untuk mendiskreditkan Qomaru. Video unggahan telah mengalami proses editing melalui penambahan teks dan musik untuk tujuan membangun persepsi audience melalui feedback berupa komentar yang berisi ujaran kebencian seperti yang diharapkan pengunggah. (*)